Kepailitan dan PKPU

Advokat kami selalu dipilih oleh Klien, untuk mewakili dan mendampingi mereka sebagai Debitur atau Kreditur dalam proses hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) maupun Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, seperti:

• Menganalisis kondisi utang-piutang dan memberikan legal opinion terkait kemungkinan PKPU atau kepailitan;
• Menyusun dan mengajukan permohonan PKPU atau Kepailitan di Pengadilan Niaga, termasuk melengkapi dokumen tagihan dan bukti utang, mengajukan pembelaan terhadap permohonan dari kreditur dan menyusun proposal perdamaian (dalam proses PKPU);
• Mewakili Klien selama proses di Pengadilan Niaga, termasuk mewakili dalam rapat kreditur, voting proposal perdamaian, rapat verifikasi tagihan;
• Melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai dalam PKPU dan menyusun skema restrukturisasi utang, jadwal pembayaran, pemotongan tagihan;
• Mengajukan Kasasi/Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.